√ Perjanjian Bilateral Beserta Contoh, Isi, Latar Belakang,Tujuan

Hallo sobat elnuha, kali ini admin akan membahas tentang apa itu sejarah perjanjian bilateral?

Perjanjian bilateral adalah Perjanjian yang merupakan kesepakatan yang harus ditaati oleh pihak – pihak yang terkait di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Bilateral dan perjanjian Multilateral merupakan kesepakatan yang dilakuykan secara  internasional antar negara yang menyangkut kebijakan antar negara.

Perjanjian Bilateral ini juga merupakan perjanjian yang dilakukan antara 2 negara yang bertujuan untuk mengatur kebijakan kedua belah pihak tersebut.

Perjanjian ini bersifat tertutup yang artinya tidak ada lagi negara lain yang berhak untuk ikut campur di dalam perjanjian bilateral ini.

Perjanjian Multilateral juga merupakan perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara yaitu semua bertujuan hanya untuk mengatur kepentingan bersama antar peserta yang berada di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini dapat dilakukan oleh negara manapun yang sudah menyepakati untuk menjalin kerjasama.

Contoh Perjanjian Bilateral

perjanjian bilateral

elnuha.net

Perjanjian Bilateral ini juga pernah dilakukan oleh Republik Indonesia dengan beberapa negara lainnya, diantaranya dengan

  • Republik Rakyat China
  • Fhilipina
  • Thailand
  • Malaysia
  • India
  • Perancis
  • Timor Leste
  • Vietnam

Berikut adalah perjanjian Bilateral yang pernah dilakukan oleh Indonesia:

  1. Perjanjian Bilateral juga pernah dilakukan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan.
  2. Perjanjian yang dilakukan antara Republik Indonesia dan Filipina juga mengenai pemberantasan penyelundupan dan bajak laut.
  3. Perjanjian Republik Indonesia dengan Thailand yang membahas mengenai batas laut Andaman di sebelah utara selat Malaka pada tahun 1971.

Baca Juga : Konferensi Meja Bundar

Perjanjian Bilateral Indonesia dan Republik Rakyat China

kedaipena.com

Republik Rakyat China adalah sebuah negara yang terletak dibagian Asia Timur yang beribukota di Beijing. Negara china ini tadinya bernama Republik Rakyat Tiongkok, lalu kemudian disebut dengan nama Republik Rakyat Cina/RRC sejak tahun 28 Juni 1967 hingga 14 Maret 2014.

Negara china ini merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia yaitu sekitar 1,35 milyar jiwa di dalam negara tersebut.

Negara ini juga memiliki luas wilayah hingga sebesar 9.69 juta kilometer persegi, luas ini menjadikan Republik Rakyat China sebagai negara dengan luas wilayah paling besar ke 4 di dunia.

Negara ini juga terbentuk setelah berakhirnya perang dengan saudara Tiongkok yang beraakhir pada tahun 1949. Sejak itu negara ini langsung dipimpin oleh partai tunggal yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Walaupun negara china ini adalah negara komunis, namun sektor dari perekonomianya telah di pegang oleh swasta sejak pada tahun 1980. Namun pemerintahnya juga masih mengawasi ekonomi secara politik terutama dengan sektor perbankan dan perusahaan milik pemerintah china. Jadi secara politik, negara ini tetaplah diperintah oleh satu partai saja.

Pada tahun 1955 Negara Republik Rakyat China ini telah menyepakati perjanjian Bilateral yang dilakukan dengan Republik Indonesia.

Perjanjian Bilateral Indonesia dan Negara Thailand

pxhere.com

Kerajaan Thai yang dalam bahasa Inggris bisa disebut Thailand ini merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan laos dan Kamboja di wilayah timur, juga berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam di wilayah selatan dan juga berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman di Barat.

Saat ini Negara Thailand sangat terkenal akan sektor pariwisatanya yang masih terus berkembang terutama wisata lautnya. Negara ini juga terkenal karena banyaknya Ladyboy yaitu waria yang melakukan operasi plastik sehingga waria disana sangat terlihat cantik seperti wanita tulen.

Pada tahun 1971 Negara Thailand menyepakati perjanjian Bilateral yangg dilaksanakan dengan Republik Indonesia mengenai batas laut Andaman di sebelah utara selat Malaka.

Baca Juga : Perjanjian Tordesillas

Perjanjian Bilateral Indonesia dan Negara Filipina

webgambar.blogspot.com

Filipina adalah sebuah negara republik yang terletak di kawasan Asia Tenggara yaitu sebelah utara dari negara Indonesia dan malaysia. Filipina juga merupakan sebuah negara yang mempunyai kepulauan seperti Indonesia dan terdiri dari 7.107 pulau.

Negara ini juga terkenal sebagai negara yang telah mempunyai sistem cocok tanam padi yang sangat maju yang dapat menyediakan makanan pokok bagi seluruh masyarakat di negara tersebut.

Filipina juga pernah mengadakan perjanjian yang dilakukan dengan Republik Indnesia mengenai pemberantasan penyelundupan dan bajak laut.

Perjanjian Bilateral Indonesia dan Malaysia

lovesdesign.blogspot.com

Ekstradisi adalah sebuah proses formal yang dimana seorang tersangka kriminal yang ditahan oleh suatu pemerintah diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang sebelumnya dan ditemukan bersalah lalu ia menjalani hukumnya.

Azas bahwa tindak pidana yang terus bersangkutan merupakan tindak pidana yang baik menurut sistim hukum Indonesia maupun sistim hukum Malaysia (“double criminality”).

Untuk mengembangkan kerjasama yang semakin effektif dalam penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, maka perlu diadakan kerjasama dengan negara tetangga, agar orang orang yang bersangkutan atau yang telah dipidana dan melarikan diri ke luar negeri pun tidak mempunyai peluang untuk meloloskan diri dari hukuman yang seharusnya diterima oleh orang tersebut.

Kerjasama yang effektif itu hanya dapat dilakukan dengan perjanjian ekstradisi dengan negara yang masih bersangkutan.

Mengingat bahwa sampai sekarang Pemerintah Republik Indonesia masih belum pernah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara manapun, maka hal ini sangat menghambat dalam pelaksanaan peradilan (administration of justice) yang baik.

Dalam hal kejahatan ada sebuah hubungannya dengan ekonomi dan keuangan maka hal tersebut juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan nasional.

Berhubung dengan itu maka sudah saatnya untuk mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara lain terutama dengan negara tetangga terlebih dahulu. Dalam perjanjian ekstradisi dengan Malaysia tersebut sudah dimasukkan semua azas yang paling umum yang sudah diakui dan biasa dilakukan dalam hukum internasional mengenai ekstradisi seperti:

  1. kejahatan politik tidak akan lagi diserahkan.
  2. hak untuk tidak menyerahkan warganegara sendiri dan yang lainnya.

Perjanjian bilateral Indonesia dan India

id.wikipedia.or

Indonesia dan India telah setuju untuk memperkuat kerja sama yang strategis dengan sering melakukan konsultasi diplomatik dan lebih memperkuat hubungan di bidang pertahanan dan ekonomi.

Hal ini telah terungkap dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Manmohan Singh, di New Delhi, Kamis (24/11).

Pertemuan ini termasuk dalam rangkaian lawatan Presiden Yudhoyono selama tiga hari di India. Dalam kunjungannya, beliau juga sempat bertemu dengan Presiden India yang bernama Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam dan Menteri Perdagangan Kamal Nath.

Tak hanya itu saja, kedua negara juga sudah sepakat untuk menandatangani empat perjanjian bilateral termasuk dalam pernyataan bersama mengenai kerja sama di masa yang akan datang.

Di bidang perdagangan, Negara Indonesia sudah sejak lama mengekspor minyak sawit, batu bara, kertas, kayu, dan beberapa komoditi pertanian lainnya. Sebaliknya Indonesia juga telah mengambil produk industri mesin, teknologi informasi, dan beberapa produk pertanian dari Negara India.

Pada bagian lain Bapak Yudhoyono juga sempat mengatakan, bahwa perdagangan antara Indonesia dan India semakin meningkat hingga US$ 3, 4 miliar sejak berada di tahun 2004. Semula, perdagangan antara kedua negara ini hanya mencapai US$ 1, 4 miliar pada tahun 2000.

Sedangkan Menteri Perdagangan dari India yang bernama Kamal Nath juga menyebutkan, bahwa perusahaan India telah menanam investasi yang cukup besar di Indonesia lebih dari US$ 2 miliar.(IAN/Uri)

Baca Juga : Perjanjian Aqabah

Perjanjian bilateral Indonesia dan Perancis 

id.wikipedia.or

Kedatangan Perdana Menteri yang berasal dari Perancis yang bernama Francois Fillon dan bertemu dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan tertuang dalam penandatanganan enam perjanjian bilateral yang baru.

Enam dari perjanjian itu yaitu tentang kerjasama yang berada di bidang pendidikan tinggi, kerjasama di bidang permuseuman. Kemudian, persetujuan kerjasama tentang energi dan sumber daya mineral.

Keempat, persetujuan kerjasama dari segi pariwisata, kemudian naskah deklarasi mengenai pembentukan MoU kereta api bandung, jalur cisalengka-bandung. Dan terakhir juga terkait peningkatan keselamatan navigasi penerbangan di wilayah Indonesia timur.

“Pertemuan bilateral yang kami laksanakan ini sangat konstruktif dan produktif dalam arti kami telah sepakat untuk terus tingkatkan kerjasama dengan temukan dan peluang-peluang baru di tahun-tahun yang akan datang,” ujar Presiden Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/7).

Presiden juga mengatakan, bahwa kedua negara tersebut telahh berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Presiden juga mengatakan, volume perdagangan kedua negara ini mencapai US$2,5 miliar di tahun 2010.

“Kami sangat sepakat untuk meningkatkan ini secara signifikan. Agar ekonomi kedua negara akan terus tumbuh dan saya yakin kedua negara ini bisa tingkatkan lagi kekayaan nya,” kata Presiden.

Perjanjian bilateral Indonesia dan Timor Leste

id.wikipedia.or

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste telah melakukan kerjasama yang bertujuan untuk pengembangan kerjasama lingkungan hidup dari dua negara tersebut.

Kesepakatan ini telah ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Lingkungan Hidup RI yang bernama Gusti Muhammad Hatta dengan Menteri Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor yang bernama Leste, Joao Mendes Goncalves yang bertempat di kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa.

“Hari ini kita akan memulai kerjasama yang sangat penting bagi negara kita. Saya berharap setelah penandatanganan kerjasama bilateral ini maka dapat membantu untuk memajukan kerjasama dalam bidang manajemen lingkungan,” ucap Gusti Muhammad Hatta.

Gusti mengatakan juga bahwa, kerjasama yang ingin dijalin dengan negara timor leste tersebut yaitu di berada bidang tata ruang, pengelolaan sampah, penggunaan tanah, perubahan iklim, manajemen bencana, pengembangan regulasi dan penegakan lingkungan.

Selain itu juga kerjasama ini berada di dalam bidang manajemen terpadu zona pesisir dan laut, keanekaragaman hayati dan laboratorium lingkungan.

Kerjasama tersebut telah dilakukan dengan cara pertukaran ahli teknis, informasi dan praktik terbaik, penelitian dan pelatihan.

Dalam memperluas kemitraannya maka, Indonesia dan Timor Leste juga dapat bekerjasama yang bertujuan untuk mengelola masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama dalam perjanjian multilateral.

“Misalnya, kita berbagi pandangan tentang pentingnya melanjutkan Climate Change Protokol, dan juga memikili program regional dengan adaptasi dan keanekaragaman hayati setelah implementasi Global Enviromental Fund,” tambah Gusti.

Perjanjian bilateral Indonesia dan Vietnam

id.wikipedia.or

Presiden Susilo Bambang dan Perdana Menteri Vietnam yang bernama Nguyen Tan Dung lalu melakukan pembicaraan empat mata dan bilateral di Istana Negara, tyang bertanggal Rabu (8/8) sore. Kedua pemimpin juga menyaksikan dalam proses penandatanganan perjanjian kerjasama kebudayaan serta perjanjian antara KPK dan Badan Inspeksi Vietnam.

Perjanjian kerjasama kebudayaan ini langsung ditandatangani Menbudpar Jero Wacik dan Menteri Kebudayaan Negara Vietnam yang bernama Hoang Tuan Anh.

Sementara kerjasama antara KPK dan Badan Inspeksi dari Vietnam maka langsung ditandatangani Ketua KPK yang bernama Taufiequrachman Ruki dan General Inspector Vietnam Tran Van Truyen.

Contoh Perjanjian Multilateral

setkab.go.id

Contoh dari perjanjian Multilateral yang pernah dilakukan yaitu pada konvensi Genewa pada tahun 1949 dan Konvensi Wina di tahun 1961. Konvensi Genewa ini berisi tentang perlindungan korban berang sementara konvensi Wina juga berisi tentang hubungan diplomatik.

Selain itu ada juga konvensi hukum laut yang dilakukan secara internasional pada tahun 1982 yang berisi tentang laut teritorial, zona bersebelahan, zee dan landas benua.

Tentunya perjanjian internasional seperti Bilateral dan Multilateral juga memiliki tujuan yang baik buat negara itu sendiri.

Mungkin itu saja yang bisa elnuha sampaikan tentang perjanjian bilateral, semoga bermanfaat buat sahabat elnuha semua.

Terima kasih.

Show Comments

No Responses Yet

    Leave a Reply